Lenirizkiani's Blog

Just another WordPress.com site

  • June 2013
    M T W T F S S
    « May    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 1 other follower

    • 18,008 hits
  • Subscribe

tugas softskill

Posted by lenirizkiani on June 16, 2013

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1992
TENTANG
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang :
a. bahwa pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dilaksanakan dalam
rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat
Indonesia seluruhnya, untuk mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, adil,
makmur dan merata baik materiil maupun spritual;
b. bahwa dengan semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam perkembangan
pembangunan nasional di seluruh tanah air dan semakin meningkatnya penggunaan
teknologi di berbagai sektor, kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tinggi
resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja
sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja;
c. bahwa perlindungan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik dalam hubungan
kerja maupun diluar hubungan kerja melalui program jaminan social tenaga kerja
selain memberikan ketenangan kerja juga mempunyai dampak positif terhadap
usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktivitas tenaga kerja;
d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya
Undang-undang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33 dari Republik Indonesia untuk
seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 3) dan Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Lembaran
Negara Tahun 1977 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3112) belum
mengatur secara lengkap jaminan social tenaga kerja serta tidak sesuai lagi dengan
kebutuhan;
e. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu ditetapkan undang-undang yang
mengatur penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja.
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar
1945;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-
Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia
untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan pokok
mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara tahun 1969 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2912);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (lembaran Negara
Tahun 1970 nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di
Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3201).
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA
KERJA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam
bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang
hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang
dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan
meninggal dunia.
2. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam
maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat.
3. Pengusaha adalah :
a. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan
milik sendiri;
b. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri
menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia dalam
huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia
4. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang memperkerjakan tenaga kerja
dengan tujuan mencari untuk atau tidak, baik milik swasta maupun milik Negara
5. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja
untuk sesuatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam
bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau peraturan perundangundangan
dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan
tenaga kerja, termasuk tunjangan baik untuk tenaga kerja sendiri maupun
keluarganya.
6. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan
kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula
kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja,
dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.
7. Cacad adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan yang secara
langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan
untuk menjalankan pekerjaan.
8. Sakit adalah setiap gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan,
dan/atau perawatan.
9. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan
kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan termasuk
kehamilan dan persalinan.
10. Pegawai Pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus
dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri.
11. Badan Penyelenggara adalah badan hukum yang bidang usahanya
menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja.
12. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan.
Pasal 2
Usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan diperlakukan sama
dengan perusahaan, apabila mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain
sebagaimana layaknya perusahaan mempekerjakan tenaga kerja.
BAB II
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
Pasal 3
1. Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program
jaminan social tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan
mekanisme asuransi.
2. Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan social tenaga kerja.
Pasal 4
1. Program jaminan social tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib
dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di
dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
2. Program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di
luar hubungan kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
3. Persyaratan dan tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
pemerintah.
Pasal 5
Kebijakan dan pengawasan umum program jaminan sosial tenaga kerja ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.
BAB III
PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
Bagian Pertama
Ruang Lingkup
Pasal 6
1. Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang-undang ini meliputi :
a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
b. Jaminan Kematian;
c. Jaminan Hari Tua;
d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
2. Pengembangan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam atau
(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 7
1. Jaminan Sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diperuntukkan bagi
tenaga kerja.
2. Jaminan Sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d berlaku pula
untuk keluarga tenaga kerja.
Bagian Kedua
Jaminan Kecelakaan Kerja
Pasal 8
1. Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan Kecelakaan
Kerja.
2. Termasuk tenaga kerja dalam Jaminan Kecelakan Kerja ialah:
a. magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah
maupun tidak;
b. mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah
perusahaan;
c. narapidana yang dipekerjakan di perusahaan.
Pasal 9
Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi :
a. biaya pengangkutan;
b. biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan;
c. biaya rehabilitasi;
d. santunan berupa uang yang meliputi :
1. santunan sementara tidak mampu bekerja;
2. santunan cacad sebagian untuk selama-lamanya;
3. santunan cacad total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental;
4. santunan kematian.
Pasal 10
1. Pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada
Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggaran dalam waktu tidak lebih
dari 2 kali 24 jam.
2. Pengusaha wajib melaporkan kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan
Penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam setelah tenaga kerja yang
tertimpa kecelakaan oleh dokter yang merawatnya dinyatakan sembuh, cacad atau
meninggal dunia.
3. Pengusaha wajib mengurus hak tenaga kerja yang tertmpa kecelakaan kerja kepada
Badan Penyelenggara sampai memperoleh hak-haknya.
4. Tata cara dan bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 11
Daftar jenis penyakit yang timbul karena hubungan kerja serta perubahannya ditetapkan
dengan Keputusan Presiden.
Bagian Ketiga
Jaminan Kematian
Pasal 12
1. Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, keluarganya
berhak atas Jaminan Kematian.
2. Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
a. biaya pemakaman;
b. santunan berupa uang.
Pasal 13
Urutan penerima yang diutamakan dalam pembayaran santunan kematian dan Jaminan
Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hurf d butir 4 dan Pasal 12 ialah :
a. janda atau duda;
b. anak;
c. orang tua;
d. cucu;
e. kakek atau nenek;
f. saudara kandung;
g. mertua.
Bagian Keempat
Jaminan Hari Tua
Pasal 14
1. Jaminan Hari Tua dibayarkan secara sekaligus, atau berkala, atau sebagian dan
berkala, kepada tenaga kerja karena :
a. telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, atau
b. cacad total tetap setelah ditetapkan oleh dokter.
2. Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, Jaminan Hari Tua dibayarkan kepada janda
atau duda atau anak yatim piatu.
Pasal 15
Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dibayarkan sebelum tenaga
kerja mencapai usia 55 (lima puluh lima) tehun, setelah mencapai masa kepesertaan
tertentu, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kelima
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Pasal 16
1. Tenaga kerja, suami atau istri, dan anak berhak memperoleh Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan.
2. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan meliputi :
a. rawat jalan tingkat pertama;
b. rawat jalan tingkat lanjutan;
c. rawat inap;
d. pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan;
e. penunjang diagnostik;
f. pelayanan khusus;
g. pelayanan gawat darurat.
BAB IV
K E P E S E R T A A N
Pasal 17
Pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja.
Pasal 18
1. Pengusaha wajib memiliki daftar tenaga kerja beserta keluarganya, daftar upah
beserta perubahan-perubahan dan daftar kecelakaan kerja di perusahaan atau bagian
perusahaan yang berdiri sendiri.
2. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha wajib
menyampaikan data ketenagakerjaan dan data perusahaan yangberhubungan dengan
penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara.
3. Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan ada tenaga kerja yang tidak terdaftar
sebagai peserta program jaminan sosial tenaga kerja, maka pengusaha wajib
memberikan hak-hak tenaga kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
4. Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran jaminan
kepada tenaga kerja, maka pengusaha wajib memenuhi kekurangan jaminan tersebut.
5. Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran jaminan, maka
pengusaha wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Badan Penyelenggara.
6. Bentuk daftar tenaga kerja, daftar upah, daftar kecelakaan kerja yang dimuat dalam
buku, dan tata cara penyampaian data ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 19
1. Pentahapan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.
2. Dalam hal perusahaan belum ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja
disebabkan adanya pentahapan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
maka pengusaha wajib memberikan JaminanKecelakaan Kerja kepada tenaga kerjanya
sesuai dengan Undang-undang ini.
3. Tata cara pelaksanaan hak tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
ditetapkan oleh Menteri.
BAB V
IURAN, BESARNYA JAMINAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 20
1. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, iuran Jaminan Kematian, dan iuran Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan ditanggung oleh pengusaha.
2. Iuran Jaminan Hari Tua ditanggung oleh pengusaha dan tenaga kerja.
Pasal 21
Besarnya iuran, tata cara, syarat pembayaran, besarnya denda, dan bentuk iuran program
jaminan sosial tenaga kerja ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 22
1. Pengusaha wajib membayar iuran dan melakukan pemungutan iuran yang menjadi
kewajiban tenaga kerja melalui pemotongan upah tenaga kerja serta membayarkan
kepada Badan Penyelenggara dalam waktu yang ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.
2. Dalam hal keterlambatan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 23
Besarnya dan tatacara pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan
Hari Tua, dan tatacara pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 24
1. Perhitungan besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja yang harus dibayarkan kepada tenaga
kerja dilakukan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan peraturan perundangundangan
yang berlaku.
2. Dalam hal perhitungan besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja tidak sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pegawai Pengawas
Ketenagakerjaan menghitung kembali dan menetapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
3. Menteri menetapkan kecelakaan kerja, dan besarnya jaminan yang belum tercantum
dalam peraturan pelaksanaan Undang-undang ini.
4. Perbedaan pendapat dan perhitungan besarnya jumlah Jaminan Kecelakaan Kerja
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) penyelesaiannya ditetapkan oleh
Menteri.
BAB VI
BADAN PENYELENGGARA
Pasal 25
1. Penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja dialkukan oleh Badan
Penyelenggara.
2. Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Badan Usaha Milik
Negara yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam
melaksanakan fungsi dan tugasnya mengutamakan pelayanan kepada peserta dalam
rangka peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya.
Pasal 26
Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), wajib membayar
jaminan sosial tenaga kerja dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan.
Pasal 27
Pengendalian terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja oleh Badan
Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh Pemerintah,
sedangkan dalam pengawasan mengikutsertakan unsur pengusaha dan unsur tenaga kerja,
dalam wadah yang menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan peraturan perundangundangan
yang berlaku.
Pasal 28
Penempatan investasi dan pengelolaan dana program jaminan sosial tenaga kerja oleh Badan
Penyelenggara diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 29
1. Barang siapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1); Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat
(4), dan ayat (5); Pasal 19 ayat (2); Pasal 22 ayat (1); dan Pasal 26, diancam dengan
hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Dalam hal pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk
kedua kalinya atau lebih setelah putusan akhir telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, maka pelanggaran tersebut dipidana kurungan selama-lamanya 8 (delapan)
bulan.
3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
Pasal 30
Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)
dan ayat (2) terhadap pengusaha, tenaga kerja, dan Badan Penyelenggara yang tidak
memenuhi ketentuan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi
administrasi, ganti rugi, atau denda yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
BAB VIII
P E N Y I D I K A N
Pasal 31
1. Selain penyisik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia juga kepada pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu di Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi
ketenagakerjaan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Tahun 1981 Nomor 76), Tambahan Lembaran tindak pidana sebagaimana
diatur dalam Undang-undang ini.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
a. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan
tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja;
b. melakukan penelitian terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak
pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja;
c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan
peristiwa tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja;
d. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan
melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan barang bukti dalam
perkara tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja;
e. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian sehubungan dengan
tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja.
BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 32
Kelebihan pembayaran jaminan yang telah diterima oleh yang berhak tidak dapat diminta
kembali.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33
1. Selama peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini
belum dikeluarkan, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur
program asuransi sosial tenaga kerja dan penyelenggaraannya yang ada pada waktu
Undang-undang ini mulai berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang-undang ini.
2. Selama peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini
belum dikeluarkan, maka perusahaan yang telah menyelenggarakan program asuransi
sosial tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja lainnya tetap melaksanakannya.
3. Tenaga kerja yang telah menjadi tertanggung atau peserta dalam program asuransi
sosial tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja lainnya dengan berlakunya
Undang-undang ini tidak boleh dirugikan.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951
tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33 dari
Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 3)
dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 35
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1981
TENTANG
WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa dalam melaksanakan kebijaksanaan di bidang perluasan kesempatan kerja dan
perlindungan tenaga kerja, sebagai kebijaksanaan pokok yang bersifat menyeluruh,
diperlukan data yang dapat memberikan gambaran mengenai ketenaga kerjaan di
perusahaan;
b. bahwa untuk mendapatkan data tersebut, setiap pengusaha atau pengurus perlu
melaporkan mengenai ketenaga kerjaan di perusahaannya masing-masing;
c. bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 1953 tentang Kewajiban Melaporkan
Perusahaan sudah tidak sesuai lagi dengan lajunya usaha-usaha pembangunan,
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta digunakannya teknologi modern dewasa
ini;
d. bahwa oleh karena itu Undang-undang Nomor 23 Tahun 1953 perlu diganti.
Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang
Pengawasan Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor
4);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai
Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2912).
Dengan Persetujuan:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN:
Dengan mencabut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1953 tentang Kewajiban Melaporkan
Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor
471);
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG WAJIB LAPOR KETENAGA KERJAAN DI PERUSAHAAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
a. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang mempekerjakan buruh dengan tujuan
mencari keuntungan atau tidak, baik milik swasta maupun milik Negara.
b. Pengusaha adalah:
1. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan
milik sendiri.
2. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan
perusahaan bukan miliknya.
3. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili
perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, yang
berkedudukan di luar Indonesia.
c. Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu perusahaan;
d. Buruh adalah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan dengan menerima upah;
e. Mendirikan perusahaan adalah sejak perusahaan itu melakukan kegiatan fisik
perusahaan dan atau memperol eh izin;
f. Menghentikan perusahaan adalah menghentikan kegiatan usaha perusahaan tidak lebih
dari satu tahun akan tetapi bukan bermaksud untuk membubarkan baik karena kemauan
sendiri maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. Menjalankan kembali perusahaan adalah mulai menjalankan kembali kegiatan
perusahaan setelah dihentikan sebelumnya;
h. Memindahkan perusahaan adalah memindahkan tempat kedudukan dan atau lokasi
perusahaan, atau mengal ihkan pemiliknya;
i. Membubarkan perusahaan adalah menghentikan kegiatan perusahaan untuk selamalamanya;
j. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenaga kerjaan.
Pasal 2
Usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan diperlakukan sama
dengan perusahaan apabila mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain
sebagaimana layaknya perusahaan mempekerjakan buruh.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) merupakan
bahan informasi resmi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan di bidang ketenaga
kerjaan.
BAB III
KEWAJIBAN MELAPORKAN DAN SYARAT-SYARATNYA
Pasal 4
(1) Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan,
menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan
kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Jika suatu perusahaan mempunyai kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri,
kewajiban yang ditetapkan dalam ayat (1) berlaku terhadap masing-masing kantor
cabang atau bagian yang berdiri sendiri itu.
Pasal 5
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Menteri mengatur lebih lanjut tentang penahapan
perusahaan-perusahaan yang dikenakan wajib lapor.
Pasal 6
(1) Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat
yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah
mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat keterangan:
a. identitas perusahaan;
b. hubungan ketenaga kerjaan;
c. perlindungan tenaga kerja;
d. kesempatan kerja.
(3) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat mengatur lebih lanjut perincian keterangan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
Pasal 7
(1) Setelah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pengusaha atau
pengurus wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenaga kerjaan
kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Ketentuan Pasal 6 ayat (2) berlaku pula untuk laporan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1).
Pasal 8
(1) Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat
yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum
memindahkan, menghentikan atau membubarkan perusahaan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat keterangan:
a. nama dan alamat perusahaan atau bagian perusahaan;
b. nama dan alamat pengusaha;
c. nama dan alamat pengurus perusahaan;
d. tanggal memindahkan, menghentikan atau membubarkan perusahaan;
e. alasan-alasan pemindahan, penghentian atau pembubaran perusahaan;
f. Kewajiban-kewajiban yang telah dan akan dilaksanakan terhadap buruhnya,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian
kerja, perjanjian perburuhan dan kebiasaan-kebiasaan setempat;
g. jumlah buruh yang akan diberhentikan.
BAB IV
TATA CARA PELAPORAN
Pasal 9
Menteri mengatur tatacara laporan dan menetapkan bentuk laporan yang memuat keterangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 8 ayat (2).
BAB V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 10
(1) Pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 13
diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggitingginya
Rp. 1.000.000,- .(satu juta rupiah).
(2) Dalam pengulangan pelanggaran untuk kedua kali atau lebih setelah putusan yang
terakhir tidak dapat diubah lagi, maka pelanggaran tersebut hanya dijatuhkan pidana
kurungan.
(3) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pel anggaran.
Pasal 11
(1) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh suatu
persekutuan atau suatu badan hukum, maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana
dijatuhkan terhadap pengurus dari persekutuan atau pengurus badan hukum itu.
(2) Ketentuan ayat (1) berlaku pula terhadap persekutuan atau badan hukum lain yang
bertindak sebagai pengurus dari suatu persekutuan atau badan hukum lain itu.
(3) Jika pengusaha atau pengurus perusahaan sebagaimana disebut dalam ayat (1) dan
ayat (2) berkedudukan di luar wilayah Indonesia, maka tuntutan pidana dilakukan dan
pidana dijatuhkan terhadap wakilnya di Indonesia.
Pasal 12
Selain dari pegawai penyidik umum, maka kepada pegawai pengawas perburuhan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan
Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948, diberikan juga
wewenang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undangundang
ini dan peraturan pelaksanaannya.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
(1) Perusahaan yang telah dilaporkan dan perusahaan yang belum dikenakan wajib lapor
berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1953, pengusaha atau pengurus wajib
melaporkan keadaan ketenagakerjaan di perusahaannya selambat-lambatnya dalam
waktu 3 (tiga) bulan sejak mulai berlakunya Undang-undang ini.
(2) Perusahaan yang telah didirikan tetapi belum dilaporkan berdasarkan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 1953, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan keadaan ketenaga
kerjaan di perusahaannya selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
mulai berlakunya Undang-undang ini.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Dengan diundangkannya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan dari Undangundang
Nomor 23 Tahun 1953 tentang Kewajiban Melaporkan Perusahaan dinyatakan tidak
berlaku lagi.
Pasal 15
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari ke 60 (enam puluh) sesudah hari
pengundangannya.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini
dengan penempatannya dal am Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 31 Juli 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEHARTO
Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 31 Juli 1981
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUDHARMONO, SH.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NOMOR 39
PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1981
TENTANG
WAJIB LAPOR KETENAGA KERJAAN DI PERUSAHAAN
I. UMUM
Disadari bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 1953 tentang Kewajiban Melaporkan
Perusahaan pada saat ini sudah tidak sesuai lagi baik ditinjau dari segi tuntutan perkembangan
pembangunan maupun maksud menempatkan masalah ketenega kerjaan dalam kedudukan
yang lebih strategis serta lebih manusiawi.
Ketenaga kerjaan adalah hal ihwal mengenai keadaan tenaga kerja yang merupakan faktor
penting bagi terselenggaranya pembangunan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1953 tidak meletakkan dasar kewajiban yang sama bagi
setiap perusahaan, hal ini tersirat dalam Pasal 5 yang mengecualikan jenis perusahaan lain
untuk tidak melapor.
Dari segi tuntutan pembangunan ketenaga kerjaan umumnya adanya pengecualian tidak
memungkinkan diperolehnya data yang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh
mengenai ketenaga kerjaan yang semakin kompleks, sehingga mempersulit penanganan
masalah ketenaga kerjaan baik preventif maupun represif.
Demikian pula kewajiban melaporkan satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undangundang
Nomor 23 Tahun 1953 kurang memberi jaminan kesinambungan gambaran kebenaran
atas perkembangan keadaan tenaga kerja, kurang memberikan gambaran tentang
kemungkinan perluasan kesempatan kerja maupun upaya peningkatan produktivitas kerja
dalam perusahaan, karena pada tahun-tahun berikutnya tentu telah banyak terjadi perubahan
keadaan di perusahaan bersangkutan yang tidak terjangkau lagi oleh pelaksanaan Undangundang
Nomor 23 Tahun 1953 tersebut.
Sehubungan dengan itu maka diperlukan suatu pengaturan pelaporan yang lebih sesuai
dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945, khususnya mengenai persamaan kedudukan di
dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1).
Di samping itu dalam rangka pembangunan hukum maka penggantian Undang-undang Nomor
23 Tahun 1953 lebih diarahkan agar mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat
kemajuan di segala bidang sehingga dapat diciptakan kepastian hukum dalam memperlancar
pelaksanaan pembangunan terutama di bidang hubungan ketenaga kerjaan, perlindungan
tenaga kerja dan kesempatan kerja, dengan demikian akan lebih menjamin kemantapan dan
keterbukaan serta hubungan yang serasi antar para pelaku proses produksi barang dan jasa
sesuai dengan tujuan pembudayaan Hubungan Perburuhan berdasarkan Pancasila, sehingga
dapat tercapai kehidupan yang layak, khususnya bagi tenaga kerja masyarakat pada umumnya
seperti yang diamanatkan oleh Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945.
Untuk dapat melaksanakan kebijaksanaan tersebut Pemerintah memerlukan data ketenaga
kerjaan dari semua perusahaan yang mencakup semua sektor melalui wajib lapor ketenaga
kerjaan secara berkala.
Untuk itu diperlukan suatu pengaturan yang materi nya meliputi antara lain:
1. Kewajiban melaporkan keadaan ketenagakerjaan bagi semua perusahaan;
2. Kewajiban melaporkan tidak dilakukan hanya sekali akan tetapi dilakukan secara berkala
atau setiap tahun, sehingga dapat diperoleh data keadaan tenaga kerja secara terusmenerus;
3. Data yang wajib dilaporkan yang lebih diperluas antara lain mengenai identitas
perusahaan, hubungan ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja dan kesempatan
kerja;
4. Peningkatan sanksi pidana baik secara kuantitatif, yaitu jumlah denda maupun kualitatif
yaitu penerapan pidana kurungan.
Dengan adanya pengaturan sebagaimana tersebut di atas maka akan diperolehnya data yang
sesuai dengan perkembangan tentang keadaan tenaga kerja pada setiap perusahaan yang
merupakan bahan informasi bagi Pemerintah untuk selanjutnya diolah sebagai bahan
menetapkan kebijaksanaan di bidang ketenagakerjaan.
II. PASAL DEMI PASAL
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Yang dimaksud dengan usaha sosial dan usaha-usaha lain yang diperlakukan sama dengan
perusahaan adalah yayasan, badan-badan lembaga-lembaga ilmiah serta badan usaha l ainnya
dengan nama apapun yang mempunyai dan mempekerjakan buruh.
Pasal 3
Laporan yang diperoleh diolah sebagai bahan bagi Pemerintah untuk menetapkan
kebijaksanaan dalam peningkatan perluasan kesempatan kerja, pembinaan hubungan
ketenaga kerjaan dan perlindungan tenaga kerja.
Pasal 4
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri adalah pejabat yang diserahi
tugas pengawasan di bidang ketenaga kerjaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 5
Penahapan perusahaan-perusahaan yang wajib lapor, dilaksanakan dengan mengingat
kemampuan dan sifat perusahaan.
Pasal 6
Ayat (1)
Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal tertera pada stempel pos.
Ayat (2)
Yang dimaksud dalam ayat ini adalah keterangan yang berhubungan dengan antara lain
nama perusahaan, alamat perusahaan, kepengurusan perusahaan, permodalan
perusahaan, proses produksi, hubungan ketenaga kerjaan, syarat kerja, kondisi kerja,
rencana perluasan dan pengurangan kesempatan kerja serta rencana latihan kejuruan
bagi tenaga kerja.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 7
Laporan berkala setiap tahun ini terhitung mulai perusahaan itu dilaporkan pada laporan
pertama; contoh apabila perusahaan itu dilaporkan pada bulan Juli maka bulan Juli pada tahun
berikutnya laporan berkala itu disampaikan lagi, dan seterusnya.
Pasal 8
Ayat (1)
Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal tertera pada stempel pos.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1953 yang dinyatakan tidak berlaku
lagi adalah:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1953 tentang Kewajiban Melaporkan
Perusahaan;
b. Surat Keputusan Kepala Jawatan Pengawasan Perburuhan Nomor 3/I/Und/1953.
Pasal 15
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3201

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) sebagaimana didasarkan pada UU No 3 Tahun 1992, pada prinsipnya merupakan sistem asuransi sosial bagi pekerja (yang mempunyai hubungan industrial) beserta keluarganya. Skema Jamsostek meliputi program-program yang terkait dengan risiko, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, dan jaminan hari tua. Cakupan jaminan kecelakaan kerja (JKK) meliputi: biaya pengangkutan, biaya pemeriksaan, pengobatan, perawatan, biaya rehabilitasi, serta santunan uang bagi pekerja yang tidak mampu bekerja, dan cacat. Apabila pekerja meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, mereka atau keluarganya berhak atas jaminan kematian (JK) berupa biaya pemakaman dan santunan berupa uang. Apabila pekerja telah mencapai usia 55 tahun atau mengalami cacat total/seumur hidup, mereka berhak untuk memperolah jaminan hari tua (JHT) yang dibayar sekaligus atau secara berkala. Sedangkan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) bagi tenaga kerja termasuk keluarganya, meliputi: biaya rawat jalan, rawat inap, pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan, diagnostik, serta pelayanan gawat darurat. Pada dasarnya program Jamsostek merupakan sistem asuransi sosial, karena penyelenggaraan didasarkan pada sistem pendanaan penuh (fully funded system), yang dalam hal ini menjadi beban pemberi kerja dan pekerja. Sistem tersebut secara teori merupakan mekanisme asuransi. Penyelengaraan sistem asuransi sosial biasanya didasarkan pada fully funded system, tetapi bukan harga mati. Dalam hal ini pemerintah tetap diwajibkan untuk berkontribusi terhadap penyelengaraan sistem asuransi sosial, atau paling tidak pemerintah terikat untuk menutup kerugian bagi badan penyelengara apabila mengalami defisit. Di sisi lain, apabila penyelenggara program Jamsostek dikondisikan harus dan memperoleh keuntungan, pemerintah akan memperoleh deviden karena bentuk badan hukum Persero. Kontribusi atau premi yang dibayar dalam rangka memperoleh jaminan sosial tenaga kerja adalah bergantung pada jenis jaminan tersebut. Iuran JKK adalah berkisar antara 0,24 persen – 1,742 persen dari upah per bulan dan atau per tahun, bergantung pada kelompok jenis usaha (terdapat 5 kelompok usaha), dan dibayar (ditanggung) sepenuhnya oleh pengusaha (selaku pemberi kerja). Demikian pula dengan JK, iuran sepenuhnya merupakan tanggungan pengusaha yaitu sebesar 0,30 persen dari upah per bulan. Sementara itu, iuran JPK juga merupakan tanggungan pengusaha yaitu sebesar 6 persen dari upah per bulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga, dan 3 persen dari upah per bulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga, serta mempunyai batasan maksimum premi sebesar satu juta rupiah. Sedangkan iuran JHT ditanggung secara bersama yaitu sebesar 3,70 persen dari upah per bulan ditanggung oleh pengusaha, dan 2 persen dari upah per bulan ditanggung oleh pekerja. Dalam UU No. 3 Tahun 1992, dinyatakan bahwa penyelenggara perlindungan tenaga kerja swasta adalah PT Jamsostek. Setiap perusahaan swasta yang memperkerjakan sekurang-kurangnya 10 orang atau dapat membayarkan upah sekurang-kurangnya Rp 1 juta rupiah per bulan diwajibkan untuk mengikuti sistem jaminan sosial tenaga kerja ini. Namun demikian, belum semua perusahaan dan tenaga kerja yang diwajibkan telah menjadi peserta Jamsostek. Data menunjukan, bahwa sektor informal masih mendominasi komposisi ketenagakerjaan di Indonesia, mencapai sekitar 70,5 juta, atau 75 persen dari jumlah pekerja – mereka belum tercover dalam Jamsostek. Sampai dengan tahun 2002, secara akumulasi JKK telah mencapai 1,07 juta klaim, JHT mencapai 2,85 juta klaim, JK mencapai 140 ribu klaim, dan JPK mencapai 54 ribu klaim. Secara keseluruhan, nilai klaim yang telah diterima oleh peserta Jamsostek adalah sekitar Rp 6,2 trilyun. Namun demikian, posisi PT Jamsostek mengalami surplus sebesar Rp 530 milyar pada Juni 2002
http://www.jamsostek.co.id/content_file/uu3_92_jamsostek.pdf
http://www.google.com/#output=search&sclient=psy-ab&q=wajib+lapor+ketenagakerjaan&oq=wajib+lapor+&gs_l=hp.1.0.0l4.1705.6330.0.10290
http://10menit.wordpress.com/tugas-kuliah/tgs-perburuhan/

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1992
TENTANG
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang :
a. bahwa pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dilaksanakan dalam
rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat
Indonesia seluruhnya, untuk mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, adil,
makmur dan merata baik materiil maupun spritual;
b. bahwa dengan semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam perkembangan
pembangunan nasional di seluruh tanah air dan semakin meningkatnya penggunaan
teknologi di berbagai sektor, kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tinggi
resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja
sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja;
c. bahwa perlindungan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik dalam hubungan
kerja maupun diluar hubungan kerja melalui program jaminan social tenaga kerja
selain memberikan ketenangan kerja juga mempunyai dampak positif terhadap
usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktivitas tenaga kerja;
d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya
Undang-undang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33 dari Republik Indonesia untuk
seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 3) dan Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Lembaran
Negara Tahun 1977 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3112) belum
mengatur secara lengkap jaminan social tenaga kerja serta tidak sesuai lagi dengan
kebutuhan;
e. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu ditetapkan undang-undang yang
mengatur penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja.
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar
1945;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-
Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia
untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan pokok
mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara tahun 1969 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2912);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (lembaran Negara
Tahun 1970 nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di
Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3201).
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA
KERJA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam
bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang
hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang
dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan
meninggal dunia.
2. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam
maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat.
3. Pengusaha adalah :
a. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan
milik sendiri;
b. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri
menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia dalam
huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia
4. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang memperkerjakan tenaga kerja
dengan tujuan mencari untuk atau tidak, baik milik swasta maupun milik Negara
5. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja
untuk sesuatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam
bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau peraturan perundangundangan
dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan
tenaga kerja, termasuk tunjangan baik untuk tenaga kerja sendiri maupun
keluarganya.
6. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan
kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula
kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja,
dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.
7. Cacad adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan yang secara
langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan
untuk menjalankan pekerjaan.
8. Sakit adalah setiap gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan,
dan/atau perawatan.
9. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan
kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan termasuk
kehamilan dan persalinan.
10. Pegawai Pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus
dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri.
11. Badan Penyelenggara adalah badan hukum yang bidang usahanya
menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja.
12. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan.
Pasal 2
Usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan diperlakukan sama
dengan perusahaan, apabila mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain
sebagaimana layaknya perusahaan mempekerjakan tenaga kerja.
BAB II
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
Pasal 3
1. Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program
jaminan social tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan
mekanisme asuransi.
2. Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan social tenaga kerja.
Pasal 4
1. Program jaminan social tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib
dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di
dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
2. Program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di
luar hubungan kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
3. Persyaratan dan tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
pemerintah.
Pasal 5
Kebijakan dan pengawasan umum program jaminan sosial tenaga kerja ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.
BAB III
PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
Bagian Pertama
Ruang Lingkup
Pasal 6
1. Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang-undang ini meliputi :
a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
b. Jaminan Kematian;
c. Jaminan Hari Tua;
d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
2. Pengembangan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam atau
(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 7
1. Jaminan Sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diperuntukkan bagi
tenaga kerja.
2. Jaminan Sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d berlaku pula
untuk keluarga tenaga kerja.
Bagian Kedua
Jaminan Kecelakaan Kerja
Pasal 8
1. Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan Kecelakaan
Kerja.
2. Termasuk tenaga kerja dalam Jaminan Kecelakan Kerja ialah:
a. magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah
maupun tidak;
b. mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah
perusahaan;
c. narapidana yang dipekerjakan di perusahaan.
Pasal 9
Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi :
a. biaya pengangkutan;
b. biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan;
c. biaya rehabilitasi;
d. santunan berupa uang yang meliputi :
1. santunan sementara tidak mampu bekerja;
2. santunan cacad sebagian untuk selama-lamanya;
3. santunan cacad total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental;
4. santunan kematian.
Pasal 10
1. Pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada
Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggaran dalam waktu tidak lebih
dari 2 kali 24 jam.
2. Pengusaha wajib melaporkan kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan
Penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam setelah tenaga kerja yang
tertimpa kecelakaan oleh dokter yang merawatnya dinyatakan sembuh, cacad atau
meninggal dunia.
3. Pengusaha wajib mengurus hak tenaga kerja yang tertmpa kecelakaan kerja kepada
Badan Penyelenggara sampai memperoleh hak-haknya.
4. Tata cara dan bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 11
Daftar jenis penyakit yang timbul karena hubungan kerja serta perubahannya ditetapkan
dengan Keputusan Presiden.
Bagian Ketiga
Jaminan Kematian
Pasal 12
1. Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, keluarganya
berhak atas Jaminan Kematian.
2. Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
a. biaya pemakaman;
b. santunan berupa uang.
Pasal 13
Urutan penerima yang diutamakan dalam pembayaran santunan kematian dan Jaminan
Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hurf d butir 4 dan Pasal 12 ialah :
a. janda atau duda;
b. anak;
c. orang tua;
d. cucu;
e. kakek atau nenek;
f. saudara kandung;
g. mertua.
Bagian Keempat
Jaminan Hari Tua
Pasal 14
1. Jaminan Hari Tua dibayarkan secara sekaligus, atau berkala, atau sebagian dan
berkala, kepada tenaga kerja karena :
a. telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, atau
b. cacad total tetap setelah ditetapkan oleh dokter.
2. Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, Jaminan Hari Tua dibayarkan kepada janda
atau duda atau anak yatim piatu.
Pasal 15
Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dibayarkan sebelum tenaga
kerja mencapai usia 55 (lima puluh lima) tehun, setelah mencapai masa kepesertaan
tertentu, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kelima
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Pasal 16
1. Tenaga kerja, suami atau istri, dan anak berhak memperoleh Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan.
2. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan meliputi :
a. rawat jalan tingkat pertama;
b. rawat jalan tingkat lanjutan;
c. rawat inap;
d. pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan;
e. penunjang diagnostik;
f. pelayanan khusus;
g. pelayanan gawat darurat.
BAB IV
K E P E S E R T A A N
Pasal 17
Pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja.
Pasal 18
1. Pengusaha wajib memiliki daftar tenaga kerja beserta keluarganya, daftar upah
beserta perubahan-perubahan dan daftar kecelakaan kerja di perusahaan atau bagian
perusahaan yang berdiri sendiri.
2. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha wajib
menyampaikan data ketenagakerjaan dan data perusahaan yangberhubungan dengan
penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara.
3. Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan ada tenaga kerja yang tidak terdaftar
sebagai peserta program jaminan sosial tenaga kerja, maka pengusaha wajib
memberikan hak-hak tenaga kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
4. Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran jaminan
kepada tenaga kerja, maka pengusaha wajib memenuhi kekurangan jaminan tersebut.
5. Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran jaminan, maka
pengusaha wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Badan Penyelenggara.
6. Bentuk daftar tenaga kerja, daftar upah, daftar kecelakaan kerja yang dimuat dalam
buku, dan tata cara penyampaian data ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 19
1. Pentahapan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.
2. Dalam hal perusahaan belum ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja
disebabkan adanya pentahapan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
maka pengusaha wajib memberikan JaminanKecelakaan Kerja kepada tenaga kerjanya
sesuai dengan Undang-undang ini.
3. Tata cara pelaksanaan hak tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
ditetapkan oleh Menteri.
BAB V
IURAN, BESARNYA JAMINAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 20
1. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, iuran Jaminan Kematian, dan iuran Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan ditanggung oleh pengusaha.
2. Iuran Jaminan Hari Tua ditanggung oleh pengusaha dan tenaga kerja.
Pasal 21
Besarnya iuran, tata cara, syarat pembayaran, besarnya denda, dan bentuk iuran program
jaminan sosial tenaga kerja ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 22
1. Pengusaha wajib membayar iuran dan melakukan pemungutan iuran yang menjadi
kewajiban tenaga kerja melalui pemotongan upah tenaga kerja serta membayarkan
kepada Badan Penyelenggara dalam waktu yang ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.
2. Dalam hal keterlambatan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 23
Besarnya dan tatacara pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan
Hari Tua, dan tatacara pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 24
1. Perhitungan besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja yang harus dibayarkan kepada tenaga
kerja dilakukan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan peraturan perundangundangan
yang berlaku.
2. Dalam hal perhitungan besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja tidak sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pegawai Pengawas
Ketenagakerjaan menghitung kembali dan menetapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
3. Menteri menetapkan kecelakaan kerja, dan besarnya jaminan yang belum tercantum
dalam peraturan pelaksanaan Undang-undang ini.
4. Perbedaan pendapat dan perhitungan besarnya jumlah Jaminan Kecelakaan Kerja
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) penyelesaiannya ditetapkan oleh
Menteri.
BAB VI
BADAN PENYELENGGARA
Pasal 25
1. Penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja dialkukan oleh Badan
Penyelenggara.
2. Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Badan Usaha Milik
Negara yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam
melaksanakan fungsi dan tugasnya mengutamakan pelayanan kepada peserta dalam
rangka peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya.
Pasal 26
Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), wajib membayar
jaminan sosial tenaga kerja dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan.
Pasal 27
Pengendalian terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja oleh Badan
Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh Pemerintah,
sedangkan dalam pengawasan mengikutsertakan unsur pengusaha dan unsur tenaga kerja,
dalam wadah yang menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan peraturan perundangundangan
yang berlaku.
Pasal 28
Penempatan investasi dan pengelolaan dana program jaminan sosial tenaga kerja oleh Badan
Penyelenggara diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 29
1. Barang siapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1); Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat
(4), dan ayat (5); Pasal 19 ayat (2); Pasal 22 ayat (1); dan Pasal 26, diancam dengan
hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Dalam hal pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk
kedua kalinya atau lebih setelah putusan akhir telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, maka pelanggaran tersebut dipidana kurungan selama-lamanya 8 (delapan)
bulan.
3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
Pasal 30
Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)
dan ayat (2) terhadap pengusaha, tenaga kerja, dan Badan Penyelenggara yang tidak
memenuhi ketentuan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi
administrasi, ganti rugi, atau denda yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
BAB VIII
P E N Y I D I K A N
Pasal 31
1. Selain penyisik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia juga kepada pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu di Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi
ketenagakerjaan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Tahun 1981 Nomor 76), Tambahan Lembaran tindak pidana sebagaimana
diatur dalam Undang-undang ini.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
a. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan
tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja;
b. melakukan penelitian terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak
pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja;
c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan
peristiwa tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja;
d. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan
melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan barang bukti dalam
perkara tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja;
e. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian sehubungan dengan
tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja.
BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 32
Kelebihan pembayaran jaminan yang telah diterima oleh yang berhak tidak dapat diminta
kembali.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33
1. Selama peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini
belum dikeluarkan, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur
program asuransi sosial tenaga kerja dan penyelenggaraannya yang ada pada waktu
Undang-undang ini mulai berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang-undang ini.
2. Selama peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini
belum dikeluarkan, maka perusahaan yang telah menyelenggarakan program asuransi
sosial tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja lainnya tetap melaksanakannya.
3. Tenaga kerja yang telah menjadi tertanggung atau peserta dalam program asuransi
sosial tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja lainnya dengan berlakunya
Undang-undang ini tidak boleh dirugikan.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951
tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33 dari
Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 3)
dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 35
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1981
TENTANG
WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa dalam melaksanakan kebijaksanaan di bidang perluasan kesempatan kerja dan
perlindungan tenaga kerja, sebagai kebijaksanaan pokok yang bersifat menyeluruh,
diperlukan data yang dapat memberikan gambaran mengenai ketenaga kerjaan di
perusahaan;
b. bahwa untuk mendapatkan data tersebut, setiap pengusaha atau pengurus perlu
melaporkan mengenai ketenaga kerjaan di perusahaannya masing-masing;
c. bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 1953 tentang Kewajiban Melaporkan
Perusahaan sudah tidak sesuai lagi dengan lajunya usaha-usaha pembangunan,
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta digunakannya teknologi modern dewasa
ini;
d. bahwa oleh karena itu Undang-undang Nomor 23 Tahun 1953 perlu diganti.
Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang
Pengawasan Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor
4);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai
Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2912).
Dengan Persetujuan:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN:
Dengan mencabut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1953 tentang Kewajiban Melaporkan
Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor
471);
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG WAJIB LAPOR KETENAGA KERJAAN DI PERUSAHAAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
a. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang mempekerjakan buruh dengan tujuan
mencari keuntungan atau tidak, baik milik swasta maupun milik Negara.
b. Pengusaha adalah:
1. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan
milik sendiri.
2. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan
perusahaan bukan miliknya.
3. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili
perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, yang
berkedudukan di luar Indonesia.
c. Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu perusahaan;
d. Buruh adalah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan dengan menerima upah;
e. Mendirikan perusahaan adalah sejak perusahaan itu melakukan kegiatan fisik
perusahaan dan atau memperol eh izin;
f. Menghentikan perusahaan adalah menghentikan kegiatan usaha perusahaan tidak lebih
dari satu tahun akan tetapi bukan bermaksud untuk membubarkan baik karena kemauan
sendiri maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. Menjalankan kembali perusahaan adalah mulai menjalankan kembali kegiatan
perusahaan setelah dihentikan sebelumnya;
h. Memindahkan perusahaan adalah memindahkan tempat kedudukan dan atau lokasi
perusahaan, atau mengal ihkan pemiliknya;
i. Membubarkan perusahaan adalah menghentikan kegiatan perusahaan untuk selamalamanya;
j. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenaga kerjaan.
Pasal 2
Usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan diperlakukan sama
dengan perusahaan apabila mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain
sebagaimana layaknya perusahaan mempekerjakan buruh.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) merupakan
bahan informasi resmi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan di bidang ketenaga
kerjaan.
BAB III
KEWAJIBAN MELAPORKAN DAN SYARAT-SYARATNYA
Pasal 4
(1) Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan,
menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan
kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Jika suatu perusahaan mempunyai kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri,
kewajiban yang ditetapkan dalam ayat (1) berlaku terhadap masing-masing kantor
cabang atau bagian yang berdiri sendiri itu.
Pasal 5
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Menteri mengatur lebih lanjut tentang penahapan
perusahaan-perusahaan yang dikenakan wajib lapor.
Pasal 6
(1) Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat
yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah
mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat keterangan:
a. identitas perusahaan;
b. hubungan ketenaga kerjaan;
c. perlindungan tenaga kerja;
d. kesempatan kerja.
(3) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat mengatur lebih lanjut perincian keterangan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
Pasal 7
(1) Setelah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pengusaha atau
pengurus wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenaga kerjaan
kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Ketentuan Pasal 6 ayat (2) berlaku pula untuk laporan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1).
Pasal 8
(1) Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat
yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum
memindahkan, menghentikan atau membubarkan perusahaan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat keterangan:
a. nama dan alamat perusahaan atau bagian perusahaan;
b. nama dan alamat pengusaha;
c. nama dan alamat pengurus perusahaan;
d. tanggal memindahkan, menghentikan atau membubarkan perusahaan;
e. alasan-alasan pemindahan, penghentian atau pembubaran perusahaan;
f. Kewajiban-kewajiban yang telah dan akan dilaksanakan terhadap buruhnya,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian
kerja, perjanjian perburuhan dan kebiasaan-kebiasaan setempat;
g. jumlah buruh yang akan diberhentikan.
BAB IV
TATA CARA PELAPORAN
Pasal 9
Menteri mengatur tatacara laporan dan menetapkan bentuk laporan yang memuat keterangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 8 ayat (2).
BAB V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 10
(1) Pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 13
diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggitingginya
Rp. 1.000.000,- .(satu juta rupiah).
(2) Dalam pengulangan pelanggaran untuk kedua kali atau lebih setelah putusan yang
terakhir tidak dapat diubah lagi, maka pelanggaran tersebut hanya dijatuhkan pidana
kurungan.
(3) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pel anggaran.
Pasal 11
(1) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh suatu
persekutuan atau suatu badan hukum, maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana
dijatuhkan terhadap pengurus dari persekutuan atau pengurus badan hukum itu.
(2) Ketentuan ayat (1) berlaku pula terhadap persekutuan atau badan hukum lain yang
bertindak sebagai pengurus dari suatu persekutuan atau badan hukum lain itu.
(3) Jika pengusaha atau pengurus perusahaan sebagaimana disebut dalam ayat (1) dan
ayat (2) berkedudukan di luar wilayah Indonesia, maka tuntutan pidana dilakukan dan
pidana dijatuhkan terhadap wakilnya di Indonesia.
Pasal 12
Selain dari pegawai penyidik umum, maka kepada pegawai pengawas perburuhan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan
Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948, diberikan juga
wewenang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undangundang
ini dan peraturan pelaksanaannya.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
(1) Perusahaan yang telah dilaporkan dan perusahaan yang belum dikenakan wajib lapor
berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1953, pengusaha atau pengurus wajib
melaporkan keadaan ketenagakerjaan di perusahaannya selambat-lambatnya dalam
waktu 3 (tiga) bulan sejak mulai berlakunya Undang-undang ini.
(2) Perusahaan yang telah didirikan tetapi belum dilaporkan berdasarkan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 1953, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan keadaan ketenaga
kerjaan di perusahaannya selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
mulai berlakunya Undang-undang ini.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Dengan diundangkannya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan dari Undangundang
Nomor 23 Tahun 1953 tentang Kewajiban Melaporkan Perusahaan dinyatakan tidak
berlaku lagi.
Pasal 15
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari ke 60 (enam puluh) sesudah hari
pengundangannya.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini
dengan penempatannya dal am Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 31 Juli 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEHARTO
Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 31 Juli 1981
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUDHARMONO, SH.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NOMOR 39
PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1981
TENTANG
WAJIB LAPOR KETENAGA KERJAAN DI PERUSAHAAN
I. UMUM
Disadari bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 1953 tentang Kewajiban Melaporkan
Perusahaan pada saat ini sudah tidak sesuai lagi baik ditinjau dari segi tuntutan perkembangan
pembangunan maupun maksud menempatkan masalah ketenega kerjaan dalam kedudukan
yang lebih strategis serta lebih manusiawi.
Ketenaga kerjaan adalah hal ihwal mengenai keadaan tenaga kerja yang merupakan faktor
penting bagi terselenggaranya pembangunan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1953 tidak meletakkan dasar kewajiban yang sama bagi
setiap perusahaan, hal ini tersirat dalam Pasal 5 yang mengecualikan jenis perusahaan lain
untuk tidak melapor.
Dari segi tuntutan pembangunan ketenaga kerjaan umumnya adanya pengecualian tidak
memungkinkan diperolehnya data yang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh
mengenai ketenaga kerjaan yang semakin kompleks, sehingga mempersulit penanganan
masalah ketenaga kerjaan baik preventif maupun represif.
Demikian pula kewajiban melaporkan satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undangundang
Nomor 23 Tahun 1953 kurang memberi jaminan kesinambungan gambaran kebenaran
atas perkembangan keadaan tenaga kerja, kurang memberikan gambaran tentang
kemungkinan perluasan kesempatan kerja maupun upaya peningkatan produktivitas kerja
dalam perusahaan, karena pada tahun-tahun berikutnya tentu telah banyak terjadi perubahan
keadaan di perusahaan bersangkutan yang tidak terjangkau lagi oleh pelaksanaan Undangundang
Nomor 23 Tahun 1953 tersebut.
Sehubungan dengan itu maka diperlukan suatu pengaturan pelaporan yang lebih sesuai
dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945, khususnya mengenai persamaan kedudukan di
dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1).
Di samping itu dalam rangka pembangunan hukum maka penggantian Undang-undang Nomor
23 Tahun 1953 lebih diarahkan agar mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat
kemajuan di segala bidang sehingga dapat diciptakan kepastian hukum dalam memperlancar
pelaksanaan pembangunan terutama di bidang hubungan ketenaga kerjaan, perlindungan
tenaga kerja dan kesempatan kerja, dengan demikian akan lebih menjamin kemantapan dan
keterbukaan serta hubungan yang serasi antar para pelaku proses produksi barang dan jasa
sesuai dengan tujuan pembudayaan Hubungan Perburuhan berdasarkan Pancasila, sehingga
dapat tercapai kehidupan yang layak, khususnya bagi tenaga kerja masyarakat pada umumnya
seperti yang diamanatkan oleh Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945.
Untuk dapat melaksanakan kebijaksanaan tersebut Pemerintah memerlukan data ketenaga
kerjaan dari semua perusahaan yang mencakup semua sektor melalui wajib lapor ketenaga
kerjaan secara berkala.
Untuk itu diperlukan suatu pengaturan yang materi nya meliputi antara lain:
1. Kewajiban melaporkan keadaan ketenagakerjaan bagi semua perusahaan;
2. Kewajiban melaporkan tidak dilakukan hanya sekali akan tetapi dilakukan secara berkala
atau setiap tahun, sehingga dapat diperoleh data keadaan tenaga kerja secara terusmenerus;
3. Data yang wajib dilaporkan yang lebih diperluas antara lain mengenai identitas
perusahaan, hubungan ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja dan kesempatan
kerja;
4. Peningkatan sanksi pidana baik secara kuantitatif, yaitu jumlah denda maupun kualitatif
yaitu penerapan pidana kurungan.
Dengan adanya pengaturan sebagaimana tersebut di atas maka akan diperolehnya data yang
sesuai dengan perkembangan tentang keadaan tenaga kerja pada setiap perusahaan yang
merupakan bahan informasi bagi Pemerintah untuk selanjutnya diolah sebagai bahan
menetapkan kebijaksanaan di bidang ketenagakerjaan.
II. PASAL DEMI PASAL
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Yang dimaksud dengan usaha sosial dan usaha-usaha lain yang diperlakukan sama dengan
perusahaan adalah yayasan, badan-badan lembaga-lembaga ilmiah serta badan usaha l ainnya
dengan nama apapun yang mempunyai dan mempekerjakan buruh.
Pasal 3
Laporan yang diperoleh diolah sebagai bahan bagi Pemerintah untuk menetapkan
kebijaksanaan dalam peningkatan perluasan kesempatan kerja, pembinaan hubungan
ketenaga kerjaan dan perlindungan tenaga kerja.
Pasal 4
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri adalah pejabat yang diserahi
tugas pengawasan di bidang ketenaga kerjaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 5
Penahapan perusahaan-perusahaan yang wajib lapor, dilaksanakan dengan mengingat
kemampuan dan sifat perusahaan.
Pasal 6
Ayat (1)
Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal tertera pada stempel pos.
Ayat (2)
Yang dimaksud dalam ayat ini adalah keterangan yang berhubungan dengan antara lain
nama perusahaan, alamat perusahaan, kepengurusan perusahaan, permodalan
perusahaan, proses produksi, hubungan ketenaga kerjaan, syarat kerja, kondisi kerja,
rencana perluasan dan pengurangan kesempatan kerja serta rencana latihan kejuruan
bagi tenaga kerja.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 7
Laporan berkala setiap tahun ini terhitung mulai perusahaan itu dilaporkan pada laporan
pertama; contoh apabila perusahaan itu dilaporkan pada bulan Juli maka bulan Juli pada tahun
berikutnya laporan berkala itu disampaikan lagi, dan seterusnya.
Pasal 8
Ayat (1)
Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal tertera pada stempel pos.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1953 yang dinyatakan tidak berlaku
lagi adalah:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1953 tentang Kewajiban Melaporkan
Perusahaan;
b. Surat Keputusan Kepala Jawatan Pengawasan Perburuhan Nomor 3/I/Und/1953.
Pasal 15
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3201

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) sebagaimana didasarkan pada UU No 3 Tahun 1992, pada prinsipnya merupakan sistem asuransi sosial bagi pekerja (yang mempunyai hubungan industrial) beserta keluarganya. Skema Jamsostek meliputi program-program yang terkait dengan risiko, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, dan jaminan hari tua. Cakupan jaminan kecelakaan kerja (JKK) meliputi: biaya pengangkutan, biaya pemeriksaan, pengobatan, perawatan, biaya rehabilitasi, serta santunan uang bagi pekerja yang tidak mampu bekerja, dan cacat. Apabila pekerja meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, mereka atau keluarganya berhak atas jaminan kematian (JK) berupa biaya pemakaman dan santunan berupa uang. Apabila pekerja telah mencapai usia 55 tahun atau mengalami cacat total/seumur hidup, mereka berhak untuk memperolah jaminan hari tua (JHT) yang dibayar sekaligus atau secara berkala. Sedangkan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) bagi tenaga kerja termasuk keluarganya, meliputi: biaya rawat jalan, rawat inap, pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan, diagnostik, serta pelayanan gawat darurat. Pada dasarnya program Jamsostek merupakan sistem asuransi sosial, karena penyelenggaraan didasarkan pada sistem pendanaan penuh (fully funded system), yang dalam hal ini menjadi beban pemberi kerja dan pekerja. Sistem tersebut secara teori merupakan mekanisme asuransi. Penyelengaraan sistem asuransi sosial biasanya didasarkan pada fully funded system, tetapi bukan harga mati. Dalam hal ini pemerintah tetap diwajibkan untuk berkontribusi terhadap penyelengaraan sistem asuransi sosial, atau paling tidak pemerintah terikat untuk menutup kerugian bagi badan penyelengara apabila mengalami defisit. Di sisi lain, apabila penyelenggara program Jamsostek dikondisikan harus dan memperoleh keuntungan, pemerintah akan memperoleh deviden karena bentuk badan hukum Persero. Kontribusi atau premi yang dibayar dalam rangka memperoleh jaminan sosial tenaga kerja adalah bergantung pada jenis jaminan tersebut. Iuran JKK adalah berkisar antara 0,24 persen – 1,742 persen dari upah per bulan dan atau per tahun, bergantung pada kelompok jenis usaha (terdapat 5 kelompok usaha), dan dibayar (ditanggung) sepenuhnya oleh pengusaha (selaku pemberi kerja). Demikian pula dengan JK, iuran sepenuhnya merupakan tanggungan pengusaha yaitu sebesar 0,30 persen dari upah per bulan. Sementara itu, iuran JPK juga merupakan tanggungan pengusaha yaitu sebesar 6 persen dari upah per bulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga, dan 3 persen dari upah per bulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga, serta mempunyai batasan maksimum premi sebesar satu juta rupiah. Sedangkan iuran JHT ditanggung secara bersama yaitu sebesar 3,70 persen dari upah per bulan ditanggung oleh pengusaha, dan 2 persen dari upah per bulan ditanggung oleh pekerja. Dalam UU No. 3 Tahun 1992, dinyatakan bahwa penyelenggara perlindungan tenaga kerja swasta adalah PT Jamsostek. Setiap perusahaan swasta yang memperkerjakan sekurang-kurangnya 10 orang atau dapat membayarkan upah sekurang-kurangnya Rp 1 juta rupiah per bulan diwajibkan untuk mengikuti sistem jaminan sosial tenaga kerja ini. Namun demikian, belum semua perusahaan dan tenaga kerja yang diwajibkan telah menjadi peserta Jamsostek. Data menunjukan, bahwa sektor informal masih mendominasi komposisi ketenagakerjaan di Indonesia, mencapai sekitar 70,5 juta, atau 75 persen dari jumlah pekerja – mereka belum tercover dalam Jamsostek. Sampai dengan tahun 2002, secara akumulasi JKK telah mencapai 1,07 juta klaim, JHT mencapai 2,85 juta klaim, JK mencapai 140 ribu klaim, dan JPK mencapai 54 ribu klaim. Secara keseluruhan, nilai klaim yang telah diterima oleh peserta Jamsostek adalah sekitar Rp 6,2 trilyun. Namun demikian, posisi PT Jamsostek mengalami surplus sebesar Rp 530 milyar pada Juni 2002
sumber :
http://www.jamsostek.co.id/content_file/uu3_92_jamsostek.pdf
http://www.google.com/#output=search&sclient=psy-ab&q=wajib+lapor+ketenagakerjaan&oq=wajib+lapor+&gs_l=hp.1.0.0l4.1705.6330.0.10290
http://10menit.wordpress.com/tugas-kuliah/tgs-perburuhan/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: