Lenirizkiani's Blog

Just another WordPress.com site

  • April 2013
    M T W T F S S
    « Jan   May »
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 1 other follower

    • 18,008 hits
  • Subscribe

tugas tulisan

Posted by lenirizkiani on April 29, 2013

TUGAS SOFTSKILL
I. PENGERTIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
Hubungan industrial pancasila adalah hubungan industrial yang di dasarkan pada kelima sila yang menjadi falsafah bangsa Indonesia, yaitu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu hubungan industrial mempunyai prinsip yang di dasarkan pada persamaan kepentingan semua unsure atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan, berikut adalah prinsip-prinsip industrial :
1. Kepentingan Bersama : pengusaha, pekerja, masyarakat dan pemerintah.
2. Kemitraan : pekerja sebagai mitra pengusaha, saling tergantung dan membutuhkan.
3. Hubungan Fungsional dan pembagian tugas kekeluargaan
4. Penciptaan ketenangan berusaha
5. Ketentraman pekerja
6. Peningkatan produktivitas
7. Peningkatan kesejahteraan bersama
Sesuai dengan prinsip hubungan industrial pancasila, maka pengusaha dan pekerja harus sama-sama mempunyai sikap social yang mencerminkan kesatuan dan kesepakatan nasional, kerjasama, sukarela, toleransi, rasa saling menghormati, keterbukaan,dan rasa tolong menolong. Pandangan hidup ini member peluang untuk konsultasi dan negosiasi dalam menyelesaikan perbedaan pandangan maupun perselisihan antara pengusaha dan pekerja melalui pertemuan informal atau melalui jalur formal dalam forum konsultasi atau lembaga kerjasama Bipartit. Apabila perbedaan pendapat dan kepentingan tidak dapat di selesaikan pada tingkat lembaga Bipartit, maka penyelesaian melalui bantuan tenaga perantara atau tenaga mediasi, dan apabila upaya mediasi tidak berhasil maka sesuai dengan peraturan yang berlaku perselisihan dapat di bawa ketingkat lanjutan yaitu arbitrasi atau Lembaga Penyelesaian Perselisihan yang sekarang ini bernama Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan tingkat Pusat(P4P) dan tingkat Daerah(P4D).
II. SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL
1. Peraturan perusahaan
Peraturan perusahaan memuat ketentuan mengenai kewajiban dan hak pekerja serta kewenangan dan kewajiban pengusaha.
Peraturan perusahaan memuat ketentuan antara lain:
• Hari kerja, Jam kerja dan Waktu Lembur
• Waktu istirahat kerja dan cuti
• Skala upah, tunjangan dan bonus
• Program keselamatan dan kesehatan kerja
• Ketentuan dan tindakan disiplin
• Perawatan kesehatan dan pengobatan
• Program kesejahteraan pekerja dan keluarganya

2. Lembaga bipartit
Lembaga bipartit adalah forum konsultasi antara wakil pengusaha dan wakil pekerja. Fungsi lembaga bipartit adalah menampung dan menyelesaikan keluhan dan tuntutan pekerja serta masalah-masalah hubungan industrial pada umumnya.

3. Serikat pekerja
Partisipasi pekerja dalam hubungan industrial dapat di lakukan secara langsung dan melalui system perwakilan dalam bentuk serikat pekerja.

4. Kesepakatan kerja bersama
Perjanjian kerja bersama sama halnya dengan peraturan perusahaan memuat ketentuan mengenai kewenangan dan kewajiban pengusaha, serta kewajiban dan hak pekerja.

5. Asosiasi pengusaha
Asosiasi pengusaha sebagai organisasi atau perhimpunan wakil pimpinan perusahaan-perusahaan merupakan mitra kerja serikat pekerja dan pemerintah dalam penanganan masalah-masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial.

6. Lembaga tripartite
Lembaga tripartit adalah forum konsultasi antara wakil-wakil serikat pekerja, asosiasi pengusaha dan pemerintah. Fungsi lembaga tripartit adalah membantu pemerintah merumuskan kebijakan ketenagakerjaan pada umumnya dan menyelesaikan masalah-masalah hubungan industrial.

7. Majelis penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Bila lembaga bipartite tidak mampu menyelesaikannya, maka wakil pengusaha atau wakil pekerja dapat meminta jasa perantaraan dari pegawai perantara departemen tenagakerja atau mediator dari lembaga tripartite yang terkait. Dan bila pegawai perantara atau mediator tidak berhasil menyelesaikan, maka kasus dinyatakan sebagai perselisihan industrial dan di mintakan untuk di selesaikan oleh lembaga atau majelis penyelesaian perselisihan hubungan industrial, atau yang selama ini oleh panitia penyelesaian perselisihan perburuhan tingkat daerah(P4D) atau tingkat pusat(P4P)

8. Perundang-undangan ketenagakerjaan
Perundang-undangan ketenagakerjaan pada dasarnya mencakup ketentuan sebelum bekerja, selama bekerja dan sesudah bekerja.

9. Pendidikan hubungan industrial
Pendidikan hubungan industrial di perlukan terutama bagi para pimpinan serikat pekerja dan pimpinan perusahaan, supaya mereka memahami prinsip-prinsip hubungan industrial, peraturan perundangang ketenagakerjaan, peranan dan fungsi lembaga-lembaga ketenagakerjaan, serta meningkatakan kemampuan mereka berorganisasi, berunding bersama, dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.
III. PARADIGMA BARU HUBUNGAN INDUSTRIAL
1. Eufora Reformasi
Penerapan hubungan industrial di perusahaan sangat tergantung pada struktur organisasi serikat pekerja dan profesionalisme pengurus-ngurusnya.
Perkembangan serikat pekerja :
• 71 federasi
• Lebih dari 100 SP Unitaris
• Kemungkinan lebih dari satu SP di perusahaan
2. Otonomi Daerah
Sesuai dengan undang-undang no.22 tahun 1999, otonomi pemerintahan di laksanakan di tingkat kabupaten kota. Untuk tingkat kabupaten/kota tersebut, masing-masing federasi serikat pekerja dan serikat pekerja non afiliasi pada umumnya mempunyai perangkat organisasi dalam bentuk pengurus cabang.
Eufora Reformasi dan Otonomi Daerah menuntut perubahan :
• Perwakilan SP di lembaga Bipartit
• Perwakilan SP di tim Perunding
• Perwakilan SP di lembaga Lainnya: Tripda, Tripnas, P4D, P4P, dan Dewan-dewan.
3. Deklarasi ILO
Konferensi ILO ke 86 bulan juni 1998 telah mengeluarkan satu deklarasi yang intinya adalaha bahwa semua Negara anggota ILO menyatakan komitmen mereka untuk meratifikasi dan menerapkan prinsip-prinsip konvensi dasar ILO. Konvensi dasar tersebut berkembang menjadi 4 bidang yaitu :
• Kebebasan dan perlindungan hak berserikat dan berunding bersama, terdiri dari konvensi no 87 dan no 98
• Larangan kerja paksa terdiri dari konvensi no 29 dan no 105
• Larangan memperkejakan anak terdiri dari konvensi no 138 dan no 182
• Larangan diskriminasi dalam penerimaan dan perlakuan terhadap pekerja terdiri dari konvensi no 100 dan no 111.
4. Globalisasi
SP dan pengusaha harus bekerjasama untuk memenangkan kompetisi persaingan global.
5. Perubahan sikap dan paradigm baru
Berbagai perubahan tersebut menuntut paradigm baru manajemen hubungan industrial serta perubahan sikap para pelaku hubungan industrial itu sendiri yaitu pengusaha , serikat pekerja dan aparatur pemerintah.

Sumber : manajemen hubungan industrial, payaman simanjuntak.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: